TEMA 2 PERGESERAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN

`TEMA 2 PERGESERAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN

Modul Hubungan Antar Program

Topik	Hubungan antar program
Tujuan	·             Peserta paham pemerintah nasional yang diamanahi untuk menentukan arah pembangunan sesuai cita cita bangsa ·             Peserta paham bahwa arah pembangunan tersebut diwujudkan disamping dalam bentuk kebijakan, peraturanperundangan juga dalam bentuk program nasional yang harus dijabarkan lebih lanjut oleh Pemda
Kegiatan belajar	Diskusi dan refleksi hubungan antar program nasional dan program daerah
Waktu	1 Jpl
Acuan	Kasus Pemda yang mampu menjabarkan program nasional menjadi program daerah

Kegiatan Belajar	Diskusi dan refleksi hubungan antara pemerintah nasional, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya
Tujuan	Peserta mampu menguraikan dengan kata kata sendiri : ·         Peran pemerintah nasional dalam menterjemahkan amanah bangsa dalam RPJPN dan RPJMN ·         Bagaimana Pemda dan pelaku lain menterjemahkan dalam program masing masing
Materi atau ringkatan belajar	Peserta diajak untuk diskusi dan refleksi secara kritis hubungan kerja sama antara pemerintah nasional, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain dalam rangka mempercepat terwujudnya cita cita nasional yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN dan bagaimana hal tersebut diwujudkan secara nyata dalam perencanaan pembangunan
Waktu	1 JPL (45 menit)
Perlengkapan	Kertas plano/flip Kartu metaplan Papan tulis dengan perlengkapannya Cylotape kertas LCD dengan perlengkapannya
Proses/Usulan langkah demi langkah	Buka pertemuan dengan salam singkat kemudian lanjutkan dengan menjelaskan bahwa kita masih di Tema 2 Pergeseran paradigm kepemerintahan dan akan segera dilanjutkan dengan Modul 3 Hubungan antar program : Diskusi dan refleksi hubungan antar program nasional dan program    daerah 1.       Membaca bahan serahan : 5 menit Minta peserta untuk membaca bahan serahan selama 5 menit, kemudian mintalah salah dua peserta maju untuk memimpin dan mencatat diskusi kelas 2.       Diskusi kelas : 35 menit Diskusi kelas akan dituntun dengan pertanyaan pemandu sebagai berikut: ·         Apakah pemerintah nasional punya kewajiban menjabarkan tujuan nasional dalam program nasional (RPJPN/RPJMN) ·         Dalam bentuk program apakah jabaran tersebut, apakah dalam bentuk program sektor ·         Program sektor pada dasarnya spesifik dan tidak mungkin komprehensif dan hanya bersifat sebagai menu yang ditawarkan sementara kebutuhan masyarakat di daerah selalu majemuk/ holistic / komprehensif (contoh penanganan kumuh). ·         Siapakah yang harus mengubah program-program yang spesifik tersebut menjadi program yang komprehensif. ·         Sebagai bagian dari NKRI apa yang dapat dilakukan daerah & pelaku lain dalam menyumbang cita cita bangsa yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN. Contoh : Bagaimana kerja sama antara pemerintah nasional, pemerintah daerah dan pelaku lain terkait dgn tujuan nasional misalnya kota tanpa kumuh. Apakah ini secara otomatis juga harus masuk dalam RPJMD dan program pembangunan pelaku-pelaku lain. ·         Bagaimana memastikan terjadi kolaborasi penanganan program yang komprehensif tersebut, antar pusat, daerah dan pelaku lain (BUMN, Swasta, Perguruan Tinggi, Assosiasi profesi, dsb). Wujud nyatanya seperti apa, apa perlu MOU, dsb Tulis hasil diskusi kelas di kertas plano/flipchart yang tersedia

LK – Hubungan antar program   Pertanyaan dan tugas yang terkait dengan kegiatan Diskusi dan refleksi hubungan antara pemerintah nasional, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya 2.    Membaca bahan serahan : 5 menit Minta peserta untuk membaca bahan serahan selama 5 menit, kemudian mintalah salah dua peserta maju untuk memimpin dan mencatat diskusi kelas 3.    Diskusi kelas : 35 menit Diskusi kelas akan dituntun dengan pertanyaan pemandu sebagai berikut: ·         Apakah pemerintah nasional punya kewajiban menjabarkan tujuan nasional dalam program nasional (RPJPN/RPJMN) ·         Dalam bentuk program apakah jabaran tersebut, apakah dalam bentuk program sektor ·         Program sektor pada dasarnya spesifik dan tidak mungkin komprehensif dan hanya bersifat sebagai menu yang ditawarkan sementara kebutuhan masyarakat di daerah selalu majemuk/ holistic / komprehensif (contoh penanganan kumuh). ·         Siapakah yang harus mengubah program-program yang spesifik tersebut menjadi program yang komprehensif. ·         Sebagai bagian dari NKRI apa yang dapat dilakukan daerah & pelaku lain dalam menyumbang cita cita bangsa yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN. Contoh : Bagaimana kerja sama antara pemerintah nasional, pemerintah daerah dan pelaku lain terkait dgn tujuan nasional misalnya kota tanpa kumuh. Apakah ini secara otomatis juga harus masuk dalam RPJMD dan program pembangunan pelaku-pelaku lain. ·         Bagaimana memastikan terjadi kolaborasi penanganan program yang komprehensif tersebut, antar pusat, daerah dan pelaku lain (BUMN, Swasta, Perguruan Tinggi, Assosiasi profesi, dsb). Wujud nyatanya seperti apa, apa perlu MOU, dsb Tulis hasil diskusi kelas di kertas plano/flipchart yang tersedia