kata pengantar pedoman penyusunan Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP Phase 2

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya berasal akibat
dari urbanisasi, tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota. Hal ini
mengakibatkan meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan.
Pertumbuhan permukiman kumuh secara nasional cukup signifikan yaitu sekitar 1,37% per
tahun (BPS) dan diperkirakan, secara total luas permukiman kumuh pada Tahun 2025 akan
mencapai 71.860 ha dari yang terada oleh Cipta Karya 37.407 Ha (diluar Provinsi DKI
Jakarta).
Untuk itu, perlu diupayakan suatu penanganan yang lebih mendasar pada akar
ataupun pokok permasalahan timbulnya kekumuhan khususnya di perkotaan. Saalah satunya
adalah perlunya penanganan yang terkoordinasi antar sektor melalui integrasi program dan
kegiatan penanganan permukiman kumuh melalui suatu sistem kegiatan kota dengan
pelaksanaan dengan berbasis kawasan. Penanganan harus dilakunan secara berkelanjutan,
dan pada akhirnya dapat mewujudkan lingkungan hunian untuk perumahan dan permukiman
yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur.
Berkaitan dengan hal di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
akan melaksanakan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh dengan target tahun 2019
menjadi zero slum atau bebas kumuh di perkotaan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
diperlukan perencanaan yang dirangkum dalam bentuk kegiatan penanganan permukiman
kunuh (Slum Improvement Action Plan/SIAP). Perencanaan ini dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat. Dengan disusunnya Buku Petunjuk Teknis
bagi Penyusunan Slum Improvement Action Plan/SIAP NUSP-2 akan digunakan sebagai
acuan bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang
efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai dengan tata ruang.
Besar harapan, buku petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten/Kota
dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan.

Jakarta,  Januari  2015
Penyusun