Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan SIAP adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;
11. Permen PPN Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 - 2019;
12. Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Labels:
pedoman
DASAR HUKUM
tata
Thursday, 20 October 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Popular Posts
-
Salah satu persoalan yang sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan besar dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mand...
-
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga penyusunan Pedoman Teknis P...
-
1. Pengertian Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan untuk mengendalika...
-
1. Kesimpulan (a) Program Penanggulangan Kemiskinan diperkataan (P2KP) dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi agar masyar...
-
Kajian Kebijakan dan rencana Kota untuk penanganan kumuh Uji Publik ...
-
Petunjuk Teknis ini merupakan penjabaran dari Pedoman Teknis PLPBK, sebagai petunjuk operasional pelaksanaan setiap tahapan kegiatan PLPBK. ...
-
Landasan kebijakan pengembangan pengelolaan pengaduan masyarakat bersumber dari Panduan Umum P2KP Tahap II, Panduan Teknis P2KP Tahap II da...
-
RUNDOWN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 1 - 4 NO KEGIATAN URAIAN CHECKLIST YANG HARUS SIAP*) PELAKSANA ...
-
PENYUSUNAN SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN NEIGBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 disini DOWNLOAD
-
Pendekatan terhadap konsep pengelolaan keuangan dan replenishment (pengisian kembali dana P2KP yang ada di Special Account di BI) sejak awa...
DISCLAIMER
konten dalam blog ini merupakan kumpulan catatan dan pustaka penulis, dibagikan kepada pembaca sebagai media pengayaan dan wawasan,bukan merupakan panduan resmi program.
-
▼
2016
(62)
-
▼
October
(15)
- PEDOMAN PENYUSUNAN RP2KPKP
- PELATIHAN TIM PERCEPATAN PROGRAM KOTAKU
- PAPARAN DOKUMEN SIAP KOTA PALEMBANG
- KERANGKA ACUAN KEGIATAN PELATIHAN TIM PERCEPATAN ...
- KERJASAMA OLX dengan BDC BANDUNG
- MATERI PELATIHAN PERCEPATAN PROGRAM KOTAKU
- DAFTAR ISI
- DAFTAR SINGKATAN
- PETUNJUK TEKNIS (SIAP NUSP-2)
- SISTEMATIKA PANDUAN
- RUANG LINGKUP KEGIATAN
- DASAR HUKUM
- MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
- BAGIAN 1 PENDAHULUAN Slum Improvement Action Pla...
- kata pengantar pedoman penyusunan Slum Improvement...
-
▼
October
(15)
0 comments:
Post a Comment